BerandaHotFungsi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Fungsi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

LIBRANEWS.ID – Ketua Umum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis mengingatkan masyarakat atau netizen di media sosial agar mengenal tugas dan peran KPI dalam mengawasi lembaga penyiaran seperti stasiun televisi dan radio. Hal tersebut disampaikan pada acara Kom Expo 2018 di Lapangan Anatakupa Kementerian Kominfo, Jakarta.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga independen yang sudah cukup sering terdengar. Yuliandre Darwis mengingatkan masyarakat atau netizen di media sosial agar mengenal tugas dan peran KPI dalam mengawasi lembaga penyiaran seperti stasiun televisi dan radio.
Hal tersebut disampaikan pada acara Kom Expo 2018 di Lapangan Anatakupa Kementerian Kominfo, Jakarta. Rabu, (28/11/2018) dikutip dari kominfo.go.id.

Darwis menceritakan, kebanyakan netizen menginginkan KPI untuk menyensor program siaran televisi yang dinilai tidak mengandung unsur edukatif, padahal kata Darwis, tugas KPI adalah melakukan pengawasan program dan memberikan teguran apabila melakukan pelanggaran.

Menyadari pentingnya pengawasan terhadap siaran televisi serta radio dan berkembangnya siaran dengan cepat dipandang perlu dibentuknya suatu lembaga yang mengawasi hal tersebut secara independen disamping keberadaan pemerintah.

Saat ini setidaknya terdapat 1 lembaga penyiaran publik dan 10 lembaga penyiaran swasta serta lembaga penyiaran komunitas (dalam jangkauan terbatas) dan lembaga penyiaran berlangganan, di tingkat nasional. Sementara di tingkat daerah juga terdapat ratusan siaran lokal yang terus berkembang.

KPI dibentuk di tingkat pusat dan memiliki cabang di daerah (provinsi) untuk memantau siaran lokal. Dasar hukum berdirinya KPI yakni UU 32/2002 yang mengatur isi siaran, tetapi bukan bermaksud membatasi kreativitas program televisi. Keberadaan KPI meneguhkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi siaran, yang dilaksanakan oleh 9 orang komisioner di pusat dan 7 orang komisioner di daerah yang dibantu oleh staf. Hubungan antara KPI pusat dengan daerah bersifat koordiantif dan anggarannya berasal dari APBN maupun APBD masing-masing daerah.

Miska Libranewshttps://www.libranews.id
Hi, Terimakasih telah menjadi pembaca setia Libranews.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERPOPULER

- Advertisement -